Jakarta – Banda Aceh siap jadi pilot proyek penyelenggaraan pemerintah kota berbasiskan Data Kampung Tepat (DDP) di Aceh. Selaku ibukota propinsi, Banda Aceh sudah punyai infrastruktur buat menjalankannya.
Kesiapan jadi pilot proyek DDP dikatakan Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq SE MSi dihadapan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dan dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Kemendagri mengundang Bakri Siddiq bersama 20 Wali Kota dan Bupati ke Jakarta buat mengupas tehnis pengaturan DDP dengan mendatangkan Wakil Ketua Instansi Analisis serta Pelibatan Orang (LPPM) IPB, Dr Sofyan Sjaf.
“Banda Aceh mempunyai infrastruktur serta sumber daya yang diperlukan dalam implementasi DDP, tapi kita diperlukan penasihat dari Kemendagri buat pendidikannya,” kata Bakri.
Menurut Bakri Siddiq, penyelenggaraan pemerintah di Banda Aceh semestinya berbasiskan DDP. Dikarenakan begitu kaya dengan kekhasan kekuatan dan halangan yang ditemui.
“Asumsikan Banda Aceh miliki 90 gampong, punyai kekuatan berlainan, pastinya ini memerlukan data yang absah biar program rencana pembangunan jadi efisien serta efektif,” terangkan Bakri.
Ia percaya diri dengan menyertakan beberapa OPD berkaitan, karenanya DDP bisa lekas diterapkan dengan optimal. Kalau Kemendagri memberikan restu Banda Aceh jadi pilot projek DDP, Bakri pula percaya aplikasinya akan jadi referensi nasional.
“Kita udah tekuni ide DDP dan lesson learn beberapa kabupaten/kota pun jadi input menarik. Sebanarnya, kita amatlah butuh DDP selaku pangkal jalankan roda pemerintah dengan focus menggerakkan dusun jadi berdikari,” tandas Bakri.
